Nasional, Politik

15 September Adalah Target Lima Opsi Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA – Tim Kantor Transisi Jokowi-JK terus menggodok konsep kabinet untuk pemerintahan mendatang. Ada lima opsi yang ditawarkan. Apa saja?

“Pembahasan belum selesai, tapi saya berikan target 15 September untuk postur kabinetnya. Kalau untuk program kira-kira 15 Oktober,” ungkap Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (20/8/2014).

Presiden terpilih itu menjelaskan tentang postur kabinet yang sedang dipersiapkan Kantor Transisi. Jokowi mengaku, belum memutuskan susunan kabinet, apakah akan terdiri dari 27 menteri atau 34 menteri seperti kabinet pemerintahan saat ini.

“Belum, tapi belum saya lihat. Nanti kalau sudah selesai semuanya akan saya lihat, apakah akan 20, 25, 30 atau 34. Saya belum tahu,” kata Jokowi.

Sementara itu, JK mempunyai pandangan yang menarik. “Menurut saya jangan terlalu banyak mengubah sistem. Untuk mengubah struktur butuh berbulan-bulan untuk menyesuaikannya. Nanti yang dikerjakan nyusun lagi, di mana kantornya, siapa dirjennya, kapan kerjanya. Jadi karena itu, maka jauh lebih baik perubahan-perubahan kecil saja, toh bisa jalan,” kata JK, di rumahnya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/8/2014).

Oleh sebab itu, bagi JK, jumlah kementerian sebanyak 34 adalah ideal untuk negara Indonesia yang luas dan multi kutur. “Ukuran 34 itu tidak besar juga dibandingkan negeri ini. Jangan bandingkan dengan Malaysia, dia federal, penduduknya tidak sebanyak kita,” papar JK.

Sejauh ini, ada lima opsi konsep kabinet yang ditawarkan Kantor Transisi kepada Jokowi dan JK. Opsi pertama disebut dengan istilah status quo dengan merujuk pada jumlah dan bentuk kementerian pemerintahan SBY-Boediono, yakni Kabinet Indonesia Bersatu II, yang terdiri dari 34 menteri.

Baca   Indonesia Gawat Darurat, Jokowi!

“Untuk opsi kedua, kami ambil seperti yang telah dikatakan Pak Jokowi pada Sabtu kemarin yakni terdapat 27 kementerian dengan menyisakan cuma satu wakil menteri yakni Wamenlu,” kata Andi Widjajanto, Deputi Kantor Transisi, di Kantor Transisi, Jakarta, pada Senin (18/8/2014).

Masih menurut Andi, penyusutan jumlah menteri di kabinet itu akan lebih efektif dan efisien. “Opsi ini lebih efektif dan efisien serta cocok dengan konsep Nawa Cita dan sembilan program nyata Jokowi-Kalla,” kata Andi Widjajanto.

Opsi ketiga disebut sebagai pendekatan fungsional. Opsi ini digagas dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus ada di pemerintahan. Baru kemudian, disusun kementeriannya.

Paling utama dari pendekatan fungsional adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang sama dan selama ini tersebar di sejumlah kementerian. Dari fungsi yang sama tersebut, bakal disederhanakan sehingga menghasilkan anggaran yang minim. Pendekatan fungsional, pada intinya mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tumpang tindih dan tersebar di kementerian-kementerian.

Untuk opsi keempat dan kelima, Kantor Transisi masih dalam proses perampungan. Opsi keempat, disebut sebagai opsi ideologis berbasis Trisakti. Kemudian, Kantor Transisi akan memfinalisasi dengan opsi kelima, yang disebut dengan opsi kompleks sistem.

Prahara Bagi Koruptor

Di saat tim di Kantor Transisi menggodok kabinet, masukan tentang kabinet atau susunan menteri dari berbagai elemen masyarakat terus masuk. Mulai dari menteri yang diharapkan bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, hingga gagasan program kerja antikorupsi yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

Baca   Ini Harapan Alumni FISIP Unsyiah pada Pilkada 2017 mendatang

Menurut Andi Widjajanto, pihaknya telah bertemu dengan aktivis Kontras dan Imparsial, dua LSM yang peduli terhadap isu yang menyangkut HAM. Mereka menyodorkan daftar hitam pelanggar HAM, serta berharap agar nama dalam daftar itu tak masuk kabinet.

Ada pula masukan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyodorkan 20 agenda pemberantasan korupsi untuk presiden dan wapres terpilih. Agenda itu diharapkan bisa direalisasi dalam 100 hari pertama masa jabatan presiden baru.

“Pertama, pilih pemimpin penegak hukum yang bersih dan berkomitmen. Kedua, optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi. Ketiga, mendorong pemberian efek jera terhadap koruptor. Keempat, mendorong regulasi pro antikorupsi, dan kelima memperkuat dukungan terhadap lembaga hukum dan KPK,” kata Ade Irawan, Koordinator Badan Pekerja ICW, pada Selasa (19/8/2014).

Selain lima poin itu, agenda lainnya di antaranya perekrutan di kementerian atau instansi pemerintahan sekelas eselon I, II dan III, dilakukan transparan dan menyertakan rekam jejak masing-masing. Juga diharapkan memberikan mandat kepada Kementerian PAN untuk evaluasi Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.

Menurut Emerson Juntho, Koordinator Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, gebrakan presiden terpilih harus terpusat pada pemberantasan korupsi di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bagi kami, seratus hari pertama dalam penegakan hukum harus menimbulkan prahara bagi koruptor,” kata Emerson.

Dia juga berharap, ke depan, presiden bisa mengintervensi Polri untuk melakukan transparasi proses pembinaan, promosi, dan mutasi. Selain itu, presiden juga harus memperkuat pengawasan dan pembinaaan di pihak internal kejaksaan. “Seratus hari seratus koruptor yang harus diselesaikan Jaksa Agung. Jaksa Agung harus menangkap kasus korupsi kelas kakap di tingkat penyidikan,” kata Emerson.

Baca   Indonesia Target Pasar yang Bagus dalam Industri Buku ASEAN

Jokowi sendiri menyatakan serius menanggapi berbagai masukan tersebut. Semua saran dari masyarakat akan menjadi pertimbangannya. “Itu bagus-bagus saja. Semua yang memberikan hal positif akan dipertimbangkan,” ujar Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (18/8/2014).

Harapan dari masyarakat datang bergelombang agar pemerintahan mendatang benar-benar merupakan kabinet yang mumpuni dan bersih. Jokowi dan Jusuf Kalla mengemban tugas berat mewujudkannya. Pepatah mengatakan, “Adat penghulu berpadang luas beralam palang”. (lenny handayani/ kukuh bhimo nugroho)

 
sumber: nefonews.com