Berita Daerah, Simeulue

Proyek Anggaran 2014 di Simeulue Sarat Korupsi

AcehPost.co.id – Berita Daerah | Simeulue. Proyek anggaran 2014 di Simeulue sarat korupsi. Sekretaris Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Simeulue, Ugok Farlian SH, menduga ada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun 2014. Demikian diucapkannya kepada Waspada Online di Sinabang, Rabu.

Lebih lanjut, Ugok menyatakan proyek-proyek yang sarat KKN dimaksud akumulasi nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Adapun proyek yang melanggar aturan termasuk undang-undang tindak pidana korupsi dimaksud adalah pembangunan tanggul sungai di samping Pendopo Bupati Simeulue, pengaspalan ruas jalan di Teupah Barat, dan lainnya. “Coba Anda bayangkan,” seruh Ugok.

Diuraikannya, bahwa tahun anggaran 2014 itu berakhir pada 31 Desember lalu, kemudian ditambah lagi masa perpanjangan waktu pelaksanaan yang dimungkinkan oleh peraturan sesuai kajian teknis selama 50 hari. Maka seyogyanya paling lambat 20 Februari 2015 sudah harus tuntas.

Itupun, sambungnya, dengan catatan pelaksana yang didispensasi menyambung dil uar tahun anggaran yang sama harus membayar denda. Anehnya, menurut Ugok, sampai kini atau 11 Maret masih banyak proyek tahun lalu di Simeulue yang belum tuntas.

“Masih sedang dalam pengerjaan, kok bisa demikian,” tanya Ugok.

Lebih lanjut, Ugok menguraikan proyek pengaspalan jalan dari Simpang Jalan menuju Desa Leubang Hulu, Kecamatan Teupah Barat, memiliki nilai pagu Rp2,5 miliar. Namun, sampai kini satu tetespun aspal belum ada dilengketkan di badan jalan tersebut. Kemudian pula tidak ada lagi tanda-tanda lanjutan pembangunan. Sementara itu, dalam laporan realisasi fisik keuangan (RFK) Pemerintah Kabupaten Simeulue pertengahan Desember lalu, pencairan keuangan proyek dimaksud sudah mencapai 90 persen.

Baca   Pasien IGD Telantar di Puskesmas Simeulue Tengah

“Dan banyak lagi proyek pemerintah di Simeulue tahun anggara 2014 yang berpotensi korupsi,” jelasnya.

Anggota DPRK Simeulue dari PKS, Irawan Rudiono SSos, menyebutkan kepada Waspada sebelumnya di ruang Komisi D bahwa dirinya heran soal lambatnya penuntasan pengaspalan jalan Desa Leubang Hulu yang tak kunjung direalisasi.

Didampingi sesama anggota dewan dari PKS, Ihya Ulumuddin SP, Irawan menyebutkan Siti Salmani (anggota DPRK Simeulue dari Partai Bulan Bintang (PBB), tak menampik dugaan KKN dalam pengaspalan jalan tersebut serta pembangunan beberapa proyek lain di pulau itu. Alhasil, dia meminta dinas terkait bertanggungjawab.

Di pihak lain, Wakil Ketua DPRK Simeulue, Fardinan, meminta pers agar mengekpos semua kejahatan dan korupsi proyek di Simeulue. Dengan begitu, katanya, aparat hukum mengetahui dan dapat menindaklanjuti.

Sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue yang dikonfirmasi menyangkut dugaan perbuatan KKN dalam pelaksanaan sejumlah pembangunan fisik khususnya yang ditangani Dinas PU, enggan berkomentar. Umumnya mengaku hanyalah suruhan, bekerja atas perintah atasan.

“Tolonglah jangan dibawa-bawa kami, bisa mampus kami pak, langsung aja ke Pak Kadis,” tegas seorang pegawai Dinas PU Simeulue yang meminta namanya tidak dituliskan.

Kepala Dinas PU Simeulue, Ir Iwan MM, yang berulang kali hendak dikonfirmasi selalu tidak berada di tempat. Telpon selulernya pun masuk namun tak diangkat. Melalui pesan singkat, Iwan menyatakan sedang rapat dan berada di lapangan.

Baca   LKBH Simeulue ajak Masyarakat dan Mahasiswa Kawal Dana Desa

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue, Drs Naska Bin Kamar, mengonfirmasi Kadis PU Simeulue sedang tugas di luar daerah.

Editor: six/AP
Sumber: waspada.co.id


Berikan komentar tentang berita diatas?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *