Politik, Press Release

Ini Harapan Alumni FISIP Unsyiah pada Pilkada 2017 mendatang

Ini Harapan Alumni FISIP Unsyiah pada Pilkada 2017 mendatang

“Pilkada Aceh 2017 Harus Bebas Dari Praktek Politik Patronase”

acehpost.co.id – Banda Aceh | Ini Harapan Alumni FISIP Unsyiah pada Pilkada 2017 mendatang.Pilkada Aceh tahun 2017 nantinya merupakan pesta demokrasi lokal yang ketiga pasca perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Tentunya banyak harapan yang ditorehkan oleh masyarakat dalam setiap periode pilkada dilaksanakan. Pemilihan kepala daerah tahun 2017 nantinya merupakan masa konsolidasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan untuk menunjang sektor pembangunan daerah. Kandidat calon politisi kedepan tentunya sudah mempunyai konsep bagaimana master plan untuk memajukan dan mengembangkan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Kondisi tersebut akan terlaksana dengan baik bila semua tahapan pesta demokrasi dilakukan secara demokratis dan berkeadilan. Berbagai macam strategi diterapkan oleh masing masing politisi untuk merebut suara dari konstituen di basis pemilihanya. Politik patronase menjadi trend sentral kampanye oleh kandidat politisi. Patronase, secara sederhana, adalah hubungan mutualisme antara patron dan anak buah melalui mekanisme pertukaran politik. Bentuk pertukaran ini bersifat khusus, di mana anak buah memberikan dukungan politik atas imbalan jabatan atau materi. Penelitian pada tahun 2013 oleh Blunt et al menyibak fakta bahwa politik patronase dan klientilisme masih kental di Indonesia secara umum dan daerah secara khusus.” Jelas Rizkika Lhena Darwin, MA, ketua Alumni FISIP Unsyiah.

Pada tingkatan elite partai politik, yakni kepengurusan dari tingkat DPD pusat sampai ranting, patronase menjadi sendi kompetisi dan mobilisasi dukungan politik di dalam partai, sehingga kompetensi ini melahirkan faksi yang muncul akibat persaingan antarpatron. Untuk mendapatkan dukungan secara politik di dalam partai, setiap patron mengembangkan mekanisme patronase sampai tingkat bawah, sehingga muncul kelompok “anda ini orang siapa”.

Variasi bentuk patronase yang berlangsung ketika pemilu adalah pembelian suara (vote buying), pemberian-pemberian pribadi (individual gifts), pelayanan dan aktivitas (service and activities), barang-barang kelompok (club goods), dan proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects). Setiap kandidat tidaklah membangun legitimasi dan dukungan yang berbasis visi, ide, atau argumen, tetapi seberapa besar imbalan yang bisa mereka sebarkan kepada pemilik suara di kongres partai.

Baca   Jalin Kerja Sama FDK UIN Ar-Raniry Adakan Seminar Inernasional

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 menjadi salah satu indikator bahwa praktek patronase sudah begitu mengakar di Aceh. Terjadinya pergeseran gerakan partai ideologis menjadi gerakan partai progmatik menurunkan kepercayaan ditengah masyarakat terhadap kinerja partai politik dalam menyuarakan aspirasi. Hal ini tercermin dari kuatnya patroenase sehingga subordinar sumber daya hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Dalam konteks Aceh, patronase telah menggantikan ideologi sebagai senjata politik yang utama.

Fenomena kemerosotan dukungan untuk Partai Aceh—ditambah meningkatnya kekecewaan publik dengan kebijakan publik yang dibuat oleh Partai Aceh—menunjukkan bahwa politik electoral di Aceh merupakan sesuatu yang normal dan memiliki pola yang sama dengan beberapa tempat lain di Indonesia. Singkatnya, politik electoral di Aceh menjalani proses normalisasi, bergeser dari sifat yang sangat ideologis pada fase awal pascakonflik ke menyerupai dinamika politik seperti daerah lain di Indonesia. Keadaan tersebut harus cepat ditanggulangi oleh semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi, terutama partai politik pengusung calon kandidat.

“Usaha menuju arah perbaikan nampaknya harus segera digagas untuk mempersempit ruang gerak patronase dalam Pilkada Aceh kedepan yang lebih cocok dilakukan adalah menabuh genderang perang terhadap politik berbasis patronase yang selama ini tertanam dalam tubuh partai-partai di Aceh.

Disamping itu standar etika politik dalam setiap kompetisi internal partai harus bisa mencegah praktik patronase perlu diterapkan dalam kehidupan internal partai politik. Apa bila memungkinkan, dalam derajat tertentu kita harus mendesak eksekutif dan legisltaif untuk merumuskan aturan hukum agar praktik patronase itu berkurang untuk pesta demokrasi yang adil dan bermartabat.” Tutup Rizkika Lhena Darwin saat menyampaikan materi dalam acara Bedah Buku “ Politik Uang Di Indonesia- Patronase dan Klientelisme pada pemilu Legislatif 2014” Tanggal 28 April 2015 di Aula Serbaguna Fisip Unsyiah.[release]


Berikan komentar tentang berita diatas?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *