Banda Aceh, Politik

Jabatan Wakil Wali Kota Banda Aceh Belum Ada, Anggaran Pansus Hangus

BANDA ACEH – Komisi A DPRK Banda Aceh menyatakan kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Banda Aceh hendaknya tidak dibiarkan berlarut, dan hal ini harus segera dituntaskan guna membebani kinerja walikota saat ini. “Harus ada segera jabatan wakil walikota Banda Aceh,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sejak Wakil Walikota Banda Aceh saat ini kosong sejak Illiza Sa’aduddin Djamal, pejabat sebelumnya, dilantik sebagai Wali Kota Banda Aceh sisa masa jabatan 2012-2017.

Illiza Sa’aduddin Djamal dilantik sebagai Wali Kota Banda Aceh sejak pertengahan Juni 2014, mengisi kekosongan jabatan setelah pejabat Wali Kota Mawardy Nurdin, meninggal dunia pada 8 Februari 2014.

Sabri Badruddin yang juga Politisi Partai Golkar di Komisi A menyebutkan Wali Kota Banda Aceh jangan dibiarkan bekerja sendiri. Sebab, beban kerja memimpin Kota Banda Aceh cukup berat.

Menurut dia, jika kekosongan jabatan wakil wali kota ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja wali kota, sehingga program kerja yang telah direncanakan tidak berjalan optimal.

Sabri Badruddin menyebutkan pemilihan Wakil Wakil Kota Banda Aceh hingga kini belum dilaksanakan legislatif karena nama calon belum diserahkan kepada Wali Kota Banda Aceh.

Nama calon tersebut selanjutnya diserahkan kepada DPRK untuk dipilih dalam sidang paripurna, kata dia.

“Kami berharap partai pengusung pasangan Mawardy Nurdin – Illiza Sa’aduddin Djamal pada pilkada 2012 segera mengajukan dua nama calon wakil wali kota,” ungkap Sabri Badruddin.

Baca   Perlukah Jokowi Keluarkan Perpres untuk Golkar Agung Laksono?

Ia menyebutkan jika pemilihan wakil wali kota dibiarkan berlarut-larut, maka akan terbentuk ego sektoral dan adanya kompromi politik, sehingga dikhawatirkan wakil wali kota yang dipilih bekerja lebih mementing kelompok.

“Kami tentu tidak ingin ini terjadi. Oleh karena itu, kami mendesak partai pengusung, PAN, PPP, Partai SIRA, dan Partai Demokrat, segera menyerahkan nama-nama calon wakil wali kota untuk dipilih DPRK Banda Aceh,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, masa tugas anggota DPRK Banda Aceh akan berakhir 11 September 2014. Jika pemilihan Wakil Wali Kota Banda Aceh dilakukan anggota DPRK Banda Aceh periode mendatang, tentu kerja-kerja panitia khusus pemilihan wakil wali kota tidak berguna lagi.

“Kalau dipilih oleh DPRK mendatang, maka perlu dibentuk lagi pansus. Sedangkan pansus yang sekarang otomatis bubar. Kalau ini terjadi, maka anggaran yang dikeluarkan membiayai pansus akan terbuang percuma,” ungkap Sabri Badruddin.
sumber: waspada.co.id