Opini

Menagih Hutang Helsinki dan Pemberi Harapan Palsu

OPINI – 15 Agustus 2014, Aceh kembali memperingati usia perdamaian kesembilan tahun, 15 Agustus 2005 silam GAM dan pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi membuat rakyat Aceh takut dengan suara tembakan, penculikan anggota keluarga, ancaman, teror hingga penghilangan paksa serta penghilangan nyawa. Konflik diakhiri dengan penandatanganan Kesepakatan Helsinki di Finlandia. Hal ini dianggap sebagian rakyat Aceh sebagai “hari kemerdekaan”; merdeka dari ketakutan peperangan yang selama ini menghantui.

Kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang menjadi landasan hukum legal untuk pengelolaan Aceh sebagai daerah bekas konflik yang juga diakui sebagai daerah khusus. Ada beberapa perintah di dalam kesepakatan tersebut. Dan, hutang-hutang Helsinki ini harus cepat ditunaikan.

Beberapa turunan UUPA belum direalisasi pemerintah pusat. Sejumlah PP dan Perpres yang belum disahkan antara lain RPP tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Bersama Migas Aceh, RPP tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, Perpres tentang Penyerahan Kanwil BPN dan Kantor BPN Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Aceh dan Perangkat Kabupaten/Kota serta berbagai PP dan Perpres lainnya.

Sejumlah qanun Aceh juga menunggu untuk diimplementasikan, di antaranya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dan Qanun lainnya.

Baca   Sudah Sah Puasa Anda?

Kita tentu harus berpikir positif bahwa gubernur dan tim sudah berusaha untuk menagih janji-janji tersebut. Namun, tentunya kita juga berharap lebih kepada anggota DPD dan DPR RI asal Aceh untuk mengawasi dengan baik di pusat. UUPA merupakan buah dari perjuangan yang lama dan melelahkan untuk rakyat Aceh, yang harus diselesaikan secepatnya.

Pemerintahan dan legislator yang sebagian diisi oleh mantan kombatan GAM juga jangan hanya sibuk mengurus proyek untuk memperkaya golongan sendiri, karena masih banyak kewajiban untuk menyejahterakan rakyat. UUPA tidak berarti tanpa PP, adanya PP juga belum bisa dieksekusi tanpa qanun, dan qanun pun tidak bisa diimplementasikan tanpa adanya petunjuk teknis, yakni standar operasional prosedur.

Pertanyaannya, pemerintah Aceh sekarang sibuk apa? Rakyat Aceh sudah jenuh dengan janji-janji palsu. Pemerintah dinilai hanya menjadi PHP (pemberi harapan palsu). Kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah telah mengalami penurunan akibat kurangnya komitmen, kualitas, dan profesionalisme yang selama ini diperlihatkan.

 

Aceh Kekinian
Aceh sekarang masih jauh dari harapan. Meski dana otsus Aceh yang sudah diterima mencapai 32 triliun selama 7 tahun, sepertinya pemerintah daerah masih kebingungan bagaimana menggunakan uang yang jumlahnya bombastis itu untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Aceh belum jauh bergerak, jangankan berlari mengejar ketertinggalan akibat konflik masa lalu, merangkak pun masih berat.

Padahal rakyat sudah menitipkan amanah kepada pemimpinnya melalui setiap pesta demokrasi. Tentunya, harapan rakyat: pemimpin yang dipilih memiliki kadar intelektualitas yang baik, cerdas secara emosional sehingga memahami apa yang diinginkan oleh rakyat, cepat belajar karena, seperti yang kita ketahui, yang mengisi banyak pemerintahan di Aceh sekarang adalah para mantan kombatan yang tidak diragukan lagi kepiawaiannya memainkan strategi peperangan. Semoga di pemerintahan juga semampu di medan peran.

Baca   Membangun Ekonomi yang Berkeadilan

Intinya semua harus cerdas dan peka, pemerintah dan semua elemen masyarakat Aceh. Jangan tertipu dan kalah taktik untuk kesekian kalinya. UUPA sudah masuk dalam wilayah politik, sehingga butuh kecerdasan pendekatan lobi yang mumpuni. Mari sama-sama kita kawal Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan turunan UUPA.
Karena janji adalah hal yang wajib ditepati, hutang wajib dibayar. Semoga segera ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama. Negara, kami menagih janjimu!


Berikan komentar tentang berita diatas?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *