Banda Aceh

Pemerintah Aceh: Tudingan BPPA Terlalu Tendensius

 

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan pihaknya selalu terbuka untuk segala bentuk kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, asalkan kritikan tersebut bukan menghujat dengan alasan yang tidak jelas, serta mencari celah untuk memperlebar perbedaan. (Baca juga: 21 janji ZIKIR gagal, BPPA meminta Gubernur Aceh mundur)

Hal itu ditegaskan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, Senin, 11 Agustus 2014 menanggapi statemen sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA).

“Menyikapi semua itu dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh sedang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diamanat rakyat melalui Pilkada 2012. Tentu saja belum sempurna. Untuk itu dibutuhkan masukan yang konstruktif dari banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan pembangunan,” jelas Murthala dalam siaran persnya yang diterima acehonline.info Senin sore.

Selain itu, lanjut Murthala, Pemerintah Aceh meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mencari celah untuk memperlebar perbedaan.

“Jangan menghujat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah sekali melakukan klaim dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat butuh kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karenanya mari membuka ruang dialog yang konstruktif,” lanjutnya.

Pemerintah Aceh, kata Murthala, juga berharap semua pihak untuk lebih arif menyikapi dinamika yang berkembang.

“Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku dari BPPA, terlalu tendensius dan terkesan mempunyai hidden agenda. Mari kita gunakan momentum perdamaian dan proklamasi untuk lebih membangun empati . Mari sama sama bekerja untuk Aceh yang lebih baik,” ajaknya.

Baca   Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Banda aceh

Terkait penempatan pejabat di berbagai instansi, menurut Murthala, Pemerintah Aceh te;ah berusaha melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), serta pertimbangan kewilayahan.

“Mengenai tudingan indikasi korupsi yang terus meningkat, itu adalah tudingan tanpa dasar. Pemerintah Aceh sedang mengupayakan transparansi dan meminimalisir korupsi. Sebagai bukti bisa dilihat dari kebijakan hibah bantuan sosial yang diperketat. Lembaga kredibel saja tidak menyatakan demikian, darimana dasar BPPA mengatakan itu?” tanya Murthala.

Sementara itu soal pengunduran diri, Murthala meminta BPPA untuk mempelajari mekanisme hukum dan demokrasi, sehingga tidak terjadi asal klaim.

“Pemerintah ini punya legitimasi melalui proses demokrasi oleh karenanya kami minta siapapun menghormati pilihan rakyat,” imbunya.(Fauzul Husni)

sumber