Banda Aceh

Peringati HARKITNAS, BEM Se-Unsyiah Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Jokowi Untuk Aceh

Peringati HARKITNAS, BEM Se-Unsyiah Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Jokowi Untuk Aceh

acehpost.co.id – Banda Aceh | Sejarah peristiwa 20 Mei 1908 merupakan titik pangkal dari dari kegiatan perjuangan nasional bangsa Indonesia peristiwa yang ditandai berdirinya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo itu kemudian dikenal sebagai hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

Berangkat dari semangat kebangkitan nasional, perlu sekiranya agar kita melihat kembali kondisi kebangsaan kita hari ini. Selama pemerintahan era presiden Jokowi, banyaknya masalah-masalah yang hadir di Indonesia seperti fruktuasi harga BBM, depresiasi nilai tukar rupiah, pembangunan infrastruktur dan masalah kompleksitas hukum yang menjadi sorotan publik terhadap kebijakan presiden Jokowi.

Fruktuasi harga BBM: presiden Jokowi menetapkan kebijakan terhadap harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia (Non Subsidi). Pada fruktuasi harga BBM ini, isu yang akan diangkat adalah keresahan Aceh terhadap naik turunnya harga BBM yang pastinya akan mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa ikut naik. Depresiasi nilai tukar IDR terhadap USD seperti kita ketahui merosot mencapai angka 13.000 IDR terhadap USD, dan ini merupakan angka yang paling tinggi sepanjang sejarah.

Kemudian persoalan pembangunan infrastruktur di Aceh, seperti pembuatan rel kereta api yang terkesan seperti proyek bongkar pasang, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Hydro-power), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) yang juga terdapat beberapa titik potensial di Aceh seperti kawasan gunung Seulawah, Sabang dan beberapa titik lainnya yang juga belum jelas bagaimana realisasinya, padahal update terakhir Aceh sudah dapat bantuan dari Jerman sebesar 2 triliun untuk pembangunan Geothermal.

Baca   Yayasan BFLF Kunjungi Bocah Penderita Kanker dari Simeulue

Kompleksitas hukum mencakup persoalan pengesahan RPP Migas, implementasi qanun KKR, masalah pengadilan HAM, Bicara soal RPP migas, proses penggodokan yang dilakukan oleh Aceh dan pemerintah pusat yang sudah berlarut-larut juga menjadi kegelisahan tersendiri bagi rakyat Aceh. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa RPP Migas adalah representasi semangat MOU Helsinky. Menyoroti soal qanun KKR, implementasi dari qanun tersebut masih dianggap tidak maksimal. Artinya, tidak ada bentuk kongkrit dari penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu. Permasalahan terbesar kita saat ini adalah di pemerintah pusat masih belum ada niat baik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh.

“Kami yang bergabung dalam ALIANSI BEM SE-UNSYIAH menuntut Jokowi agar, segera mereshuflle kabinet yang kinerjanya dianggap tidak maksimal, meminta Jokowi untuk segera menyelesaikan permasalahan rakyat Aceh, dan melaksanakan semua janji yang berkaitan dengan Aceh”. Ujar Hashfi Hamdani selaku koodinator Aksi.

Hashfi menambahkan, Maka dengan ini kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk bersama konsisten mengawal jalannya pemerintahan Jokowi agar dapat memberikan hal yang yang posistif demi kelansungan hidup masyarakat Aceh”. Tutupnya. Aliansi BEM SE-UNSYIAH (BEM-FT, BEM FH, BEM FE, BEM FISIP, BEM FKP, BEM FK, BEM FKG DAN BEM UNSYIAH). (rmj/AP).


Berikan komentar tentang berita diatas?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *