Aceh Besar

Putusan Sidang Mengharuskan Pemkab Aceh Besar Berikan Dokumen Kepada GeRAK Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sepakat untuk memberikan dokumen yang diminta oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Hal tersebut terjadi adanya sidang yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), Senin (8/9/2014) di Gedung Seramoe Aceh, Banda Aceh.

Sebelum sidang yang beragendakan pembacaan putusan, terlebih dahulu kedua belah pihak baik pemohon dan termohon menjalani mediasi. Dalam mediasi itu, yang menjadi mediator adalah Afrizal Tjoetra dan menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Dikutip dari media online acehonline.info, dalam sidang tersebut, yang menjadi Ketua Majelis Umum, Jehalim Bangun, serta didampingin oleh Afrizal Tjoetra dan Liza Dayani. Sedangkan dari Pemohon yaitu GeRAK Aceh diwakili oleh Kepala Divisi Kebijakan dan Anggaran Fernan, dan termohon diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar Jony Marwan.

Sidang yang berlangsung pada pukul 14.30 wib tersebut, Ketua Majelis Umum, Jehalim Bangun membacakan putusan akhir terkait sengeketa informasi. Isi dalam bacaan tersebut bahwa kedua belah pihak baik Pemohon maupun termohon sepakat untuk menyelesaikan terkait sengketa informasi dengan kesepakatan bersama.

Jehalim bangun dalam bacaanya juga mengatakan bahwa termohon yaitu Pemkab Aceh Besar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepakat dan bersedia untuk memberikan salinan informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu GeRAK Aceh.

Adapun dokumen yang diminta yaitu, Dokumen alokasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) pertambangan mineral dan batubara yang diperoleh kabupaten Aceh Besar dari tahun 2010 sampai dengan 2013, Dokumen penerimaan dana bagi hasil (DBH) Pertambangan minyak dan gas dari tahun 2010 sampai dengan 2013, Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh Besar dengan 2 Perusahaan yaitu PT.Samana Citra Agung dan PT Lhoong Setia Mining.

Baca   Objek Wisata Alam Lamreh

Selain itu, GeRAK Aceh dalam bacaan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Umum, juga meminta kepada Pemkab Aceh Besar, untuk memberikan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh Besar dengan 6 perusahaan pertambangan.

Setelah sidang tersebut ditutup oleh Jehalim Bangun, Perwakilan dari Pemerintah Aceh Besar langsung memberikana seluruh dokumen yang diminta oleh GeRAK Aceh. Sidang tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 jam (Fauzul Husni).


Berikan komentar tentang berita diatas?

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *