Politik

Temuan BPK RI, Perwakilan Aceh Main Tilep Dana APBA Untuk Pihak Ketiga

BPK RI Perwakilan Aceh menemukan empat SKPA menyalurkan dana senilai total Rp 5,9 miliar lebih kepada pihak ketiga dan masyarakat. Kebijakan itu tanpa memedomani mekanisme peruntukan anggaran. Benarkah hanya sekedar tak sesuai ketentuan?

Relatif buruknya sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh, bukan lagi sekedar desas-desus. Bukan satu dua kasus pula yang sudah terpapar dan dikonsumsi publik. Tak salah jika diduga, setiap kasus tersebut mengandung potensi kerugian daerah yang relatif besar.

Kasus pengelolaan anggaran yang tak sesuai ketentuan itu juga akhirnya menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh yang termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun buku 2013.

Ya, berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh itu, sedikitnya empat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) salah alias tak mempedomani ketentuan yang berlaku, khususnya dalam menyalurkan APBA kepada pihak ketiga/masyarakat. Jumlahnya juga tak sedikit, Rp 5,9 miliar lebih.

Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Maman Abdurachman menjelaskan, pada 2013, Pemerintah Aceh menganggarkan Belanja Pegawai Rp 1.382.827.649.935dengan realisasi Rp 1.303.808.965.806atau 94,28 persen. Realisasi tersebut diantaranya berasal dari Belanja Pegawai Langsung berupa uang untuk Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp11.134.110.600. Ada dugaan, dana segar tadi masuk ke Komite Peralihan Aceh (KPA) serta lembaga lain yang setara.

“Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat seharusnya hanya diperuntukkan bagi hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi,” kata Maman seperti yang termaktub dalam LHP LKPD Pemerintah Aceh yang dimiliki MODUS ACEH.

Ironisnya, hasil pemeriksaan secara uji petik yang dilakukan BPK terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen pertanggungjawaban SKPA, diketahui ada empat SKPA yang salah alias tak berpedoman pada mekanisme yang berlaku dalam penyaluran dana kepada pihak ketiga/masyarakat.

SKPA itu adalah, Biro Tata Pemerintahan Daerah (Rp 75 juta). Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) (Rp 4,5 miliar lebih). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Rp 362 juta lebih; dan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra), Rp 908 juta lebih.

Baca   Tangani korupsi, polisi disarankan jangan berebut dengan KPK

Maman menjelaskan, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah merealisasikan uang senilai Rp 75 juta tersebut bukan untuk kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, melainkan untuk kegiatan pembayaran uang iuran anggota APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) tahun 2013. “Dengan demikian, terdapat penganggaran dari uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang tidak sesuai ketentuan,” ungkap Maman.

Begitu juga dengan BPM Aceh. Ada senilai Rp4.5 lebih yang justru disalurkan untuk biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim dana, pembayaran uang saku peserta rapat di provinsi dan biaya transportasi peserta rapat di provinsi.

BKPP juga setali tiga uang. Duit Rp 362 juta lebih gunakan untuk pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi dan beberapa kegiatan lainnya. Sedangkan Biro Isra menyalurkan Rp 908 lebih untuk penyelenggaraan pawai karnaval peringatan 1 Muharram dan beberapa kegiatan lainnya (lihat table). Maman menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat(4), APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Nah, penyaluran ini juga tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Bagian III Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 huruf b yang menyatakan. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Baca   Gubernur Aceh Imbau Warga Lupakan Perbedaan Pilpres

“Itu sebabnya, fungsi penganggaran terhadap uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tidak tercapai,” kata Maman.

Menurut Maman, ini terjadi lantaran, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BKPP serta Kepala Biro Isra tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang lemah dalam memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPA.

Empat SKPA tadi, memang telah menyampaikan klarifikasinya terhadap temuan BPK tersebut. Menurut Maman, Biro Tata Pemerintahan, misalnya, menjawab. Mereka awalnya beranggapan bahwa lembaga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) merupakan pihak ketiga sehingga dana Rp 75 juta untuk iuran keanggotaan APPSI ditempatkan pada kode rekening 5.2.1.05. “Tapi pada tahun 2014, iuran keanggotaan APPSI masih dianggarkan pada kode rekening yang sama, namun belum dilakukan transfer ke rekening Sekretariat APPSI,” kata Maman.

Sementara BPM Aceh menjawab, penyebab permasalahan tersebut bermula dari penyusunan RKA tahun 2013. Pada awal penyusunan anggaran tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana Rp 4,5 miliar lebih dengan nomenklatur Biaya Insentif Mukkim yang ditempatkan pada rekening Honorarium NonPegawai. Selanjutnya, setelah R-APBA tahun 2013 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan dievaluasi, ternyata alokasi insentif Imeum Mukkim tidak diperkenankan, dialokasikan pada rekening tersebut karena Mukkim diasumsikan sebagai organisasi masyarakat.

Namun, mengingat Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari gabungan gampong dan dipimpin oleh Imeum Mukkim, serta telah diatur dalam Bab XV Bagian Kesatu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh,maka pemberian dana untuk Imeum Mukim masih perlu dipertahankan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan arahan dari Tim Anggaran, nomenklatur Insentif Mukim perlu diganti dengan Biaya Operasional Imeum Mukkim. Ini menindaklanjuti evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka penempatan alokasi dana Biaya Operasional Imeum Mukim tidak lagi ditempatkan pada Honorarium Non Pegawai. Selanjutnya, alokasi dana tersebut dipindahkan ke rekening uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Namun, untuk tahun 2014, alokasi dana Biaya Operasional Imeum Mukkim sudah dialokasikan pada rekening biaya Honorarium Non Pegawai (Honorarium Pegawai Tidak Tetap).

Baca   Muzakir Manaf Silaturrahmi Dengan Mantan GAM Eks Libya

Soal kekeliruan di BKPP Aceh, kata Maman, pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan bukti pembayaran kepada penerima. Namun, untuk menghindari terulangnya kekeliruan penempatan kode rekening, maka pada tahun 2014, BKPP telah melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Khusus untuk Biro Isra, kata Maman, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh menyatakan, semua pembayaran untuk kegiatan yang dipermasalahan, telah direalisasikan sesuai kebutuhan dan peruntukkannya, serta dipertanggungjawabkan melalui bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait penempatan rekening uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang tidak sesuai, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh dalam penyusunan anggaran Tahun 2014 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

“Atas tanggapan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh tersebut, permasalahan yang terdapat dalam temuan pemeriksaan ini merupakan kesalahan penganggaran rekening uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, bukan permasalahan terkait pertanggungjawaban atas kegiatan di rekening tersebut. Dengan demikian, masih terdapat kesalahan penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh, Tahun Anggaran 2013,” ungkap Maman.