Banda Aceh

Zaini Abdullah: Dua Tahun Saya Dibiarkan Sendiri

Banda Aceh – Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali menyatakan selama dua tahun lebih memimpin Aceh terkesan seperti dibiarkan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Malah, sejumlah kritikan pun datang menghujam dirinya. Namun demikian, Zaini menyatakan ia tidak mempermasalahkan kritikan-kritikan tersebut asalkan untuk membangun, bukan untuk menyudutkan.

“Saya dua tahun dibiarkan sendiri, tanpa adanya kelompok orang-orang yang datang untuk membantu saya dalam memperjuangkan kepentingan untuk Aceh, tapi bagi saya itu semua tidak bisa jadi masalah,” kata Zaini Abdullah dalam sambutannya pada acara sosialiasi MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh, Kamis (14/8/2014) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Aceh, di Banda Aceh.

Sementara itu terkait 21 janji ZIKIR gagal, BPPA meminta Gubernur Aceh mundur dari jabatan Gubernur Aceh, Zaini hanya menanggapinya dengan santai.

“Mereka itu meminta saya mundur, ini negara demokrasi, siapapun punya hak, itu semua tidak masalah, saya tidak marah. Saya orang yang sangat terbuka bagi orang yang ingin memberikan saran, tapi saran dan kritik yang membangun, bukan kritikan untuk menjatuhkan,” ujarnya.

Sementara itu terkait MoU Helsinky dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), Zaini menyatakan dirinya akan terus berupaya agar realisasi MoU Helsinky bisa terselesaikan.

“Bahkan, terkesan dibiarkan sendiri, pontang panting ke sana ke sini antara Jakarta dengan Banda Aceh, kadang-kadang seperti pengemis. Tapi ini merupakan tugas dan tanggungjawab saya. Saya salah seorang yang telah berjuang dalam proses itu, sekarang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk berdiri didepan, maka salah satu yang penting bagi saya adalah memperjuangkan UUPA ini,” curhat Zaini Abdullah di depan para insan
Pres.

Baca   Sekda Resmikan Layanan KPPN Filial Sigli

MoU dan UUPA, kata Gubernur, bukan milik sekelompok atau segelintir orang, melainkan milik seluruh elemen masyarakat Aceh.

“Puluhan tahun masyarakat Aceh berperang dengan Indonesia, jadi MoU Helsinky dan UUPA milik masyarakat Aceh. Selama ini kita melihat, seolah-olah memperjuangkan turunan UUPA tersebut hanyalah kewajiban Pemerintah Aceh semata. Jangan sampai timbul anggapan bahwa itu hanya kepentingan para mantan GAM, tapi itu merupakan konsensi perdamaian yang menjadi hak seluruh rakyat Aceh,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh juga mengulang kembali pernyataan dari Almarhum Hasan Tiro bahwa lebih mudah berperang memakai senjata dari pada mempertahankan isi dari perdamaian itu sendiri.

“Pemerintah Aceh bersama rakyat untuk memperjuangkan masyarakat Aceh. Bisa dilihat sekarang, Konflik selama 30 tahun bisa diselaikan dalam 6 bulan. Sekarang sudah 9 tahun perdamaian, apa yang terjadi?, keinginan masyarakat belum tercapai, pemerintah pusat belum memenuhi janjinya, sekarang realisasi MoU Helsinky dan UUPA masih tertatih-tatih,” imbuhnya.

Gerakan Aceh Merdeka, kata Gubernur, telah menyampingkan tujuan untuk memerdekakan Aceh. Saat ini, tujuan dari GAM adalah ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“GAM tidak ada lagi setelah damai, sekarang tujuan kita adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tambahnya.(Fauzul Husni)

sumber